We would like to invite the students of your School to participate in our annual Asian Journalism (Student) Research Conference (AJRC) 2017, slated for April 24-25 (Monday and Tuesday).

Unlike most conferences, the AJRC is geared towards Journalism and Mass media students. It aims to foster research in Journalism Studies, and the development of Investigative Journalism among mass communication students in the ASEAN.

Our Call for Papers and abstract submission forms can be found at the AJRC conference website: <upajrc2017.wixsite.com/conference/>.

Because the target participants are strictly undergraduate and masters students only, the early bird conference fees is only USD35. Moreover, faculty members accompanying at least five undergraduate students will not be charged any conference fee.

Abstracts are due on March 1. Many thanks and looking forward to your university’s participation in April. For more information and clarifications, please do not hesitate to email the Secretariat at
<up.ajrc2017@gmail.com>.

Call for Papers

There will be two types of presentation in this conference:

1. For oral presentation only
2. For oral presentation and paper competition

Deadline for abstracts is on March 1, 2017

The conference aims to provoke academic and professional conversations regarding (but not limited to):

• The role of Journalism in the 21st century
• Journalists views on journalism
• Impact of Media Ownership on the News
• Journalism Safety
• Citizen expectations and perspectives on journalism
• Advocacy vis-à-vis Journalism
• Information versus propaganda
• News values versus value-laden news
• Millenials as news prosumers
• Traditional legacies versus commercialization
• Relevance of Media ethics
• Who is a journalist?

MECHANICS

For oral presentation only
Open to undergraduate and masteral students in any Asian university. Students should submit an abstract on or before for oral presentation in the following categories:

1. Academic research (AR) – Thesis or full research papers on journalism studies;
2. Investigative report (IR) – Investigative reports written or produced for print, broadcast or online media;
3. Special project (SP) – In-depth features or analysis in text, audio, photo, video or multimedia

Please see attached submission AJRC.

For oral presentation and paper competition
Open to Philippine undergraduate students only. As in the past years of the Philippine Journalism Research Conferences (PJRC), three student awards will be given for best academic research, best investigative report and best special project.

Apart from the above mentioned awards, there will be a special citation for investigative and/or feature stories (under special projects) for the following sub-themes in 2017:

1. Best IR on Road Safety
2. Best IR or Special Project on Science Journalism

Abstracts should be submitted to <up.ajrc2017@gmail.com> on or before March 1, 2017.

Please indicate in the email subject line “AJRC 2017 abstract”

For those who submit abstracts on or before February 15, the Screening committee will give you feedback by March 6. Those who will submit between February 16 to March 1 will be given feedback by March 15.

Abstracts submissions should be 500-750 words. Please include name/s of author/s, year level, course and school, contact email and mobile numbers.

Assoc. Prof. Rachel E. Khan
University of the Philippines
telefax (632) 9206852
mobile +639173479551
http://khanterbury.wordpress.com

The post Asian Journalism Research (Student) Conference in Manila appeared first on Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Dies ke -25 FISIP UAJY kali ini, tiga orang srikandi alumni akan kembali untuk mengajar dan berbagi dengan adik-adik dan sivitas akademika FISIP UAJY.

Maria Pricilia Karmila Wijayanti akan berbagi pengalaman tentang Kewirausahaan sekaligus owner JogjaCart, Irine Yusiana akan menceritakan suka dukanya bekerja di bidang politik dan pemerintahan–khususnya sebagai politisi dan anggota DPR RI; sementara Maria Herlina Artiasning di dunia NGO 🙂

Mari bergabung bersama mereka di Hari Sabtu, 1 Oktober 2016 pukul 09.00-11.30 di Kampus 4 dan Kampus 2 UAJY.

The post Alumni Mengajar appeared first on Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Wajah dan suara Program Director Voice of Amerika (VOA), Naratama Rukmananda, dari Washington DC, Amerika Serikat, muncul di Auditorium FISIP UAJY. Sekitar tujuh puluh mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi FISIP UAJY bersemangat mengikuti kuliah online mengenai Televisi Digital, Selasa (26/5/2015) lalu.

Melalui Skype dan tambahan peralatan audio-visual sederhana, teleconference pun dimulai. Jarak Jogja-Amerika seolah tak mampu mengubah antusisme pembelajaran di kampus FISIP UAJY pagi itu. Naratama, orang Indonesia asli yang sudah malang melintang di dunia penyiaran dan sepuluh tahun terakhir menetap di Amerika, langsung akrab dengan para mahasiswa yang sudah siap di “hadapannya”. Materi pengetahuan dan keterampilan mengenai dunia penyiaran mutakhir meluncur lancar tanpa kendala audio-visual yang berarti. Layaknya kuliah sehari-hari.

Peluang teleconference itu ditangkap oleh Yohanes Widodo, M.Sc., dosen Manajemen Media Penyiaran. Sistem kuliah online dan tema kuliah saat itu sendiri menjadi dua hal yang klop. Keduanya pun pas dengan kondisi pertelevisian satu dekade ke depan.

Naratama menyampaikan bahwa sistem pertelevisian dunia lima sampai sepuluh tahun lagi akan segera beralih ke digital dan streaming dan berangsur meninggalkan sistem siaran (broadcast).

“Konten program menjadi raja (the future of television is the content), sehingga video on demand yang menjamin keleluasaan publik memilih sendiri program televisi yang mereka butuhkan akan mengemuka,” ujar Naratama.

Naratama menambahkan, kecepatan dan keakuratan informasi menjadi tantangan tersendiri.

Beberapa mahasiswa yang mengambil kesempatan interaktif dengan Naratama menyinggung dinamika keduanya. Potensi apa yang dapat diakomodasi dan dampak negatif apa yang harus diantisipasi. Diskusi menjadi lebih hangat saat menyinggung soal pengetahuan dan keterampilan baru yang harus disiapkan mahasiswa dalam menghadapi dunia televisi mutakhir itu. Pembahasan mengenai etika pun memperluas wacana.

Kuliah online itu membuktikan bahwa pembahasan mengenai materi yang mendalam tak bisa terhalang jarak dan perbedaan waktu. Potensi teleconference ini layak untuk terus dikembangkan dan disempurnakan. Gelontoran teknologi perlu disikapi dengan kecepatan respons dan kearifan pemanfaatannya. Keberadaannya perlu dinikmati dan dijaga.

Semoga kuliah online kali ini dapat mendorong kuliah serupa dalam disiplin ilmu yang beraneka rupa. [lukasdeni/mb]

The post FISIP UAJY Gelar Kuliah Online appeared first on Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Oleh Dr. Lukas S Ispandriarno

PEMILIHAN presiden secara langsung yang akan digelar 9 Juli tak hanya menjadi berita besar di dalam negeri namun juga mendapat sorotan masyarakat internasional. Ini adalah pilpres ketiga versi langsung pasca reformasi Mei 1998, salah satu penanda sistem demokrasi elektoral. Pemilu langsung merupakan sebuah sistem yang jauh berbeda ketimbang pemilu era Orde Baru. Proses transisi sistem otoriter ke demokratik melalui Pilpres 2014 menjadi pantauan dunia, tercermin di sejumlah pesan media internasional.

Akademisi dan media internasional memantau perkembangan politik dan Pilpres 2014 dengan memberikan analisis ataupun opini di berbagai forum dan media. Stephen Sherlock, akademisi Australian National University mengatakan, Indonesia telah menjalani transformasi mengagumkan dalam 15 tahun terakhir. Setelah berada di bawah personalisasi rezim Suharto saat Orba, kini Indonesia berubah menjadi negara demokratik fungsional di kawasan Asia Tenggara, mengalahkan Malaysia, Thailand, Kamboja, Vietnam dan Singapura khususnya dalam kompetisi politik sehat. Salah satu elemen perubahan adalah penarikan militer dari politik.

Komunikasi internasional dimanjakan kemajuan teknologi. Sehingga memudahkan terciptanya global village mendekatkan hubungan antara satu warga negara dunia dengan warga lainnya. Sorotan media internasional meliputi antara lain situasi pilpres di manca negara, aspek ekonomi, figur kandidat maupun pendukung, serta pemanfaatan media sosial. Pemilihan di luar negeri, misalnya di Uni Emirat Arab, diprediksi akan diikuti lebih banyak pencoblos ketimbang pada pemilu legislatif yang hanya diikuti 1.200 orang. Ini merupakan kesempatan bagi pemilih melantangkan suara perubahan. Bila pemilih apatis, siapa yang akan membuat perubahan? (gulfnews.com, 2/7).

Sebuah media berbasis di Inggris menyorot aspek ekonomi dengan menyebut Indonesia sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia. Pilpres akan menentukan apakah negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia terus bertumbuh dalam virtuous circle atau berakhir dengan dalam putaran menurun vicious circle’ Lingkaran yang baik (virtuous) berlangsung ketika pertumbuhan negara dan akumulasi tabungan menjadi dana simpanan yang mendorong modal dan pertumbuhan. Lingkaran jahat (vicious) terjadi saat negara miskin dan tidak menghasilkan cukup uang tabungan karena lebih banyak dibelanjakan (bbc.com, 1/7).

Seperti halnya media dalam negeri, media internasional juga menyorot figur kandidat dan ulah pendukungnya. Richard C Paddock menulis di The Wall Street Journal (wsj.com, 1/7), Prabowo (62 tahun) telah membangun kembali dirinya sebagai pengusaha yang sukses, temperamental dan pendiri sebuah parpol. Pesaingnya adalah Joko Widodo (53), Gubernur DKI Jakarta yang merakyat, sederhana, berbeda tajam dengan mantan jenderal yang kaya.

Sedikit kehebohan terjadi di media internasional ketika musisi Ahmad Dhani, pendukung Prabowo, memberikan penghormatan bertema Nazi melalui video Indonesia Bangkit’. Ini merupakan sebuah permintaan periode gelap sejarah negeri untuk tujuan politik oportunis. Dalam permohonan maafnya Dhani mengatakan, penggunaan seragam Nazi dilakukan tanpa berpikir panjang dan kini ia belajar dari ulahnya. Tapi, seolah lupa dengan permintaan maaf serta berbagai kritik dari dalam dan luar negeri Dhani malah menyerang media internasional dengan mengatakan ‘media Barat yang bodoh perlu pendidikan kebebasan dalam seni..apapun yang saya pakai adalah hak saya sebagai artis.’ (Tito Ambyo, theguardian.com, 1/7).

Media internasional juga menulis pemanfaatan media sosial oleh berbagai kalangan untuk mengkampanyekan masing-masing capres. Matt O’Neil menyebut telah terjadi ‘social media elections’ di mana kandidat presiden, para pelobi politik dan LSM menciptakan cara-cara inovatif menggunakan media sosial mempromosikan kepentingan dan bahkan mencegah korupsi (abc.net.au, 2/7). Kendati demikian, media sosial juga telah digunakan untuk menyebarkan kebencian kepada capres, selain kebencian pada warga negara yang berbeda latar belakang budaya, agama, kepercayaan, pendidikan, tingkat ekonomi.

Dunia internasional tentu menginginkan agar Indonesia terus meningkatkan demokrasi dan pembangunan martabat manusia agar sejajar dengan bangsa-bangsa maju. Pilpres mesti diselenggarakan secara sungguh-sungguh dan bukan untuk main-main dengan berbagai pesan atau kampanye yang merusak kebersamaan, keberagaman, kebhinekaan.

(Penulis adalah Dosen FISIP Universitas Atma Jaya Yogyakarta)

The post Pilpres di Media Internasional appeared first on Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Oleh Lukas Ispandriarno

FOTO pelaku bakal jadi bukti ‘baru’ tindak kekerasan maupun pelanggaran tugas agar aparat bisa mengambil tindakan. Panglima TNI Jenderal Moeldoko mempersilakan masyarakat memotret anggota Babinsa yang melakukan pelanggaran dan melaporkan ke pimpinan. Sebelum itu, Wakapolda DIY  Kombes Pol Ahmad Dofiri  mengatakan, silakan foto pelaku kekerasan di Sleman  sebagai bukti.

Foto memang makin populer dan telah menjadi barang lumrah seiring  kecanggihan teknologi komunikasi dalam rupa telpon pintar. Warga dengan mudah memotret dirinya dan mengunggah di berbagai media sosial. Foto mulai  mengubah perilaku warga menjadi lebih terbuka, namun juga narsis, selfie. Berkat foto, komunikasi massa makin mudah, cepat, murah. Stasiun televisi atau koran  memanfaatkan warga memberikan informasi eksklusif disertai foto lalu menyebarluaskan kepada publik.

Usulan Panglima TNI dan WaKapolda DIY agar masyarakat memotret pelanggaran tugas  anggota bintara pembina desa (Babinsa) dan pelaku kekerasan boleh jadi diilhami fenomena kepopuleran dan kemudahan itu. Lalu kita membayangkan warga memotret aksi kekerasan  kelompok radikal yang melempari rumah yang dipakai ibadah. Semudah itukah? Jurnalis sudah terbiasa melakukan namun  warga biasa butuh keberanian, karena aksi kekerasan dilakukan tiba-tiba dan cepat, terutama dari perspektif korban. Boleh jadi  aksi sudah dirancang sekian lama oleh pelaku, otak dan sponsor. Selain itu,  tindak beringas  dilengkapi  pedang, batu, pentungan, bahkan alat setrum portabel yang sangat berbahaya. Sungguh butuh keberanian  mengambil foto perusuh.  Adakah warga yang berani  memotret Babinsa saat ia ‘didata’ pilihan politiknya?

Anjuran memotret bakal manjur bila  pimpinan TNI dan Polri menuangkannya dalam pengumuman berisi  anjuran memotret setiap pelanggaran  aparat militer maupun pelaku kekerasan. Pengumuman disiarkan berulang-ulang selama beberapa hari di  televisi, radio, koran, dan internet. Namun institusi TNI harus menyediakan alamat di mana foto-foto itu bisa dikirim tanpa syarat berbelit-belit. Lebih dari itu, pengirim foto  harus dilindungi sehingga tidak menjadi korban karena  dituduh mencemarkan nama baik individu, korps atau lembaga.

Tentu ini sebuah era baru keterbukaan lembaga militer dan kepolisian  sehingga masyarakat aktif mengirim foto bila syarat perlindungan saksi dijamin. Semoga media massa tidak kehilangan  peluang  mendapatkan berita eksklusif karena kalah  bersaing dengan ribuan  warga yang tersebar di banyak tempat. Walau demikian pengalaman membuktikan, misalnya dalam peristiwa kekerasan di Tunjungsari,  Sleman,  seorang jurnalis dianiaya perusuh saat meliput. Contoh lain, jurnalis  dipukuli aparat, kameranya dirampas, ketika  hendak memotret pesawat militer yang  jatuh.

Kini tindakan  amat segera dibutuhkan  karena  berbagai peristiwa kekerasan terhadap kelompok minoritas  di Sleman, Gunungkidul,  kota Yogyakarta, dan berbagai tempat di Indonesia amat jarang ditangani secara profesional. Segudang alasan dikemukakan pimpinan kepolisian untuk mengatakan pelaku tidak dapat diproses secara hukum, diadili dan dihukum. Berbagai alasan itu menggambarkan kepolisian sangat lemah, berada di bawah bayang-bayang pengaruh pelaku. Demikian halnya  tindakan tegas atas  penyelewengan anggota  Babinsa yang melakukan survei politik. Kepala Seksi Intelijen Kodim 0501 Jakarta Pusat Kapten Infanteri Tatang Supardi menyebutnya pendataan untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah dengan preferensi suara terhadap parpol atau kandidat tertentu.

Tindakan pimpinan TNI memberi sanksi kepada sejumlah anggota Babinsa Kodim Jakarta Pusat patut kita hargai dengan harapan pelanggaran itu tidak lagi terjadi. Selain itu, perlu dicermati pernyataan berulang-ulang yang  menyebut pelaku adalah oknum karena mereka anggota kesatuan. Sebutan oknum menjadi kebiasaan di era Orde Baru  sebagai eufemisme sekaligus pengkambinghitaman dan upaya lempar tanggungjawab.

Masa kampanye yang riuh di masyarakat, di media masa dan terutama di media sosial selayaknya dicermati sebagai sebuah dinamika politik, pertarungan ide, gagasan, pendapat, strategi. Dinamika itu tidak pantas dirancang, diseret-seret dan ditingkahi  berbagai kekerasan. Pilpres sama sekali bukan perang fisik, adu pedang melawan tubuh, maupun sentuhan alat setrum portabel dan intimidasi. Pemilihan presiden adalah peristiwa politik biasa yang meski disikapi dengan kedewasaan, kematangan, dan kebijaksanaan para pemimpin, pejabat pemerintah,  tokoh masyarakat. Kita hargai beragam kreativitas bernuansa kegembiraan  masyarakat, orang muda, kaum perempuan dan rakyat jelata dengan  menjunjung tinggi etika bermasyarakat dan bermedia.

Lukas S Ispandriarno
penulis adalah Dosen FISIP Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

The post Foto Babinsa appeared first on Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Oleh Yudi Perbawaningsih

Sudah tiga kali acara debat calon presiden (capres) dilaksanakan dan disiarkan televisi. Banyak sekali komentar yang bermunculan, baik melalui media massa konvensional dan media berbasis internet, baik oleh pengamat intelektual dan masyarakat umum, baik yang bernada positif dan negatif. Analisis dan kajian tentang debat ini pun juga tidak kalah banyak. Kajian linguistik, semiotik, politik, dan komunikasi adalah beberapa di antara banyak kajian tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa acara debat ini sangat menarik dan memicu banyak respon.

Sebagai sebuah acara di televisi, bisa dikatakan bahwa acara ini memiliki peringkat daya tarik berdasarkan jumlah penonton (rating) yang tinggi.  Produser televisi tentu punya alasan tertentu untuk menayangkan acara debat ini di televisi. Demikian pula  Komisi Pemilihan Umum  punya alasan yang cukup kuat untuk menyelenggarakan debat. Televisi memiliki dua kepentingan (1) ekonomi dan (2) tanggung jawab sosial. Kepentingan ekonomi atas penayangan acara ini sudah sangat jelas, yaitu meraup iklan. Dari sisi tanggung jawab sosial, televisi berharap ikut serta dalam mencerdaskan masyarakat dalam bidang politik.  Sedangkan dari sisi Komisi Pemilihan Umum, debat calon presiden ditujukan untuk memberikan bekal pengetahuan tentang visi misi dan program calon presiden kepada masyarakat terutama pemilih.  Dengan pengetahuan tersebut masyarakat dapat memilih presiden secara tepat dan beralasan. Di sisi lain, bagi calon presiden, debat ini diharapkan dapat mempengaruhi keputusan pemilih. Semakin baik penilaian publik tentang kemampuan debat capres, semakin mungkin publik memilihnya dalam pemilu  mendatang. Dengan kata lain, debat dapat menjadi sarana atau alat yang diyakini dapat mempengaruhi publik untuk memberikan suara. Oleh karena itu, dapat dipahami di balik setiap penampilan capres dalam debat tersebut terdapat usaha keras para tim sukses mempersiapkan materi “perdebatan” dan mempersiapkan capresnya untuk memiliki kemampuan berdebat yang baik. Pertanyaannya adalah apakah tujuan ini tercapai?

Siapa lebih penting dari apa

Berdasarkan pengalaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Presiden kita pada saat ini, seperti yang dituliskan dalam bukunya “Selalu Ada Pilihan – Untuk Pecinta Demokrasi dan para Pemimpin Indonesia Mendatang”, pada debat capres 2009, banyak pemilih di Indonesia yang tidak memperhatikan isi atau substansi dari debat itu. Mereka lebih tertarik pada penampilan para capres termasuk sikap, gaya dan tutur katanya (Nasihat SBY soal Debat, Kompas 24 Juni 2014, h.2). Jika pada tahun 2014, publik melakukan hal yang sama seperti apa yang disampaikan oleh SBY, maka secara pasti dapat dikatakan tujuan penyelenggaraan debat tidak tercapai. Debat pada akhirnya hanya diposisikan sebagai sebuah acara hiburan, bukan sebagai acara pendidikan atau informasi.

Merujuk pada komentar yang muncul di media sosial seperti facebook, respon publik terkait dengan debat memang sebagian lebih mengarah pada penampilan kedua capres seperti gaya berbicara termasuk gesture (gerak gerik) dan pilihan kata. Oleh karena itu, muncullah pemaknaan yamg cukup ramai diperincangkan publik di media – terutama media sosial yakni Jokowi lamban, “klemak klemek”, “ndeso”, sederhana, merakyat, membumi, konkrit, tidak tegas, “nervous”, sedangkan untuk Prabowo dikatakan sebagai capres yang tegas, bersemangat, meyakinkan, negarawan, abstrak, bahasa tinggi, muluk-muluk, dinamis. Pemaknaan-pemaknaan ini semuanya bersumber pada pengamatan publik pada cara penyampaian pesan (how to deliver the message – how to say). Hanya sebagian kecil publik yang menyorot isi atau substansi debat. Publik yang sedikit inipun kebanyakan adalah para intelektual, yang diminta untuk mengomentari atau menganalisis debat tersebut. Juga bukan tidak mungkin, hanya sedikit dari publik yang memberikan perhatian pada analisis atau kajian para intelektual ini. Di sisi lain, juga ditemukan bahwa publik juga lebih tertarik untuk memperbincangkan siapa yang berbicara dibanding apa yang dibicarakan. Ini terlihat dari tingginya intensitas yang terkait dengan isu tentang latar belakang (sejarah) capres. Merujuk pada hal tersebut, pengalaman SBY pada debat 2009 terkait dengan publik pemilih masih tidak berbeda dengan perilaku publik pada debat 2014. Publik cenderung lebih memperhatikan pembicara (baca: capres) daripada pesan (baca: substansi atau isi perdebatan).

Mengapa bisa demikian?

Merujuk pada salah satu teori komunikasi persuasi yaitu Elaboration Likelihood Model (ELM) yang dicetuskan oleh Cacioppo, terdapat dua rute yang mungkin dipilih untuk memproses pesan persuasi yaitu rute pusat dan rute pinggiran. Disebut sebagai rute pusat jika publik mengolah pesan atau argumentasi persuasi, sedangka rute pinggiran jika yang diolah adalah elemen-elemen di luar argumentasinya atau pada “kemasan”nya, salah satunya adalah komunikator atau sumbernya. Pada rute pusat, publik melakukan elaborasi terhadap argumentasi. Untuk melakukan hal ini, publik harus memiliki kemampuan, motivasi dan kesempatan untuk mengolah dan mengkritisi pesan.  Sedangkan, jika publik  tidak memenuhi kriteria tersebut maka rute yang dipakai adalah rute pinggiran. Akibat dari pilihan rute tersebut adalah ada  ketahanan sikap yang dibentuk. Jika publik menggunakan rute pusat, sikap atau perilaku yang dibentuk sebagai akibat dari proses persuasi ini lebih bertahan lama (relatif stabil), sedangkan jika rute pinggiran yang digunakan maka sikap atau perilaku bersifat sementara (mudah berubah).

Publik pemilih di Indonesia dapat dikatakan menggunakan rute pinggiran yang lebih melihat sosok capres daripada substansi pesan. Hal ini bisa terjadi karena publik penonton debat tidak memiliki cukup kemampuan dan motivasi untuk mengolah substansi debat. Sangat bisa dipahami jika tidak semua publik penonton televisi paham atau memiliki pengetahuan yang cukup tentang politik, ekonomi, pertahanan, hubungan internasional, yang menjadi topik debat ini. Dengan keterbatasan ini, penampilan fisik – elemen yang sangat mudah dilihat –  dan penampilan komunikasi menjadi lebih dominan dan menarik untuk diamati oleh penonton televisi. Secara teoritik, dapat diprediksi kemungkinan efek acara debat pada keputusan memilih presiden pada 9 Juli 2014 mendatang tidak cukup kuat. Perubahan penampilan capres pada debat pertama sampai dengan debat ketiga akan membawa perubahan pula pada keputusan memilih. Keputusan yang mantap (stabil)  sulit diwujudkan.  Jadi dapat dikatakan bahwa acara ini tidak cukup kuat untuk mempengaruhi pengetahuan publik tentang capres, apalagi keputusan untuk memilih.

Lima tahun (2009 hingga 2014)  memang bukan waktu yang panjang  untuk dapat mengubah perilaku publik pemilih. Jika SBY dalam bukunya mengatakan bahwa debat 2009 perlu diperbaiki kualitasnya, tampaknya hal tersebut belum terwujud. Sampai pada tahun 2014 belum ada perubahan penting pada perilaku pemilih. Masih diperlukan upaya untuk mencari cara yang lebih tepat untuk mengkomunikasikan visi misi dan program capres untuk publik pemilih Indonesia. Acara debat capres memang efektif bagi publik di Amerika, tetapi tidak efektif bagi publik di Indonesia karena karakter publik penonton televisi kita yang berbeda.

*Yudi Perbawaningsih adalah pengajar mata kuliah Persuasi pada Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

The post Kemampauan Debat dan Kemungkinan Dipilih appeared first on Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Oleh Lukas S. Ispandriarno

Sungguh malang nasib seorang warga negara bernama Dwi Sumaji alias Iwik. Selama 17 tahun ia dinyatakan sebagai tersangka pembunuh Fuad Muhammad Syafrudin (Udin) oleh Kepolisian Daerah DIY. Keyakinan Polda bahwa Iwik  pembunuh Udin dituangkan dalam surat bernomor B/208/II/2013 Ditreskrimum bertanggal 20 Februari 2013.  Iwik menggugat Polda DIY.

Iwik dijadikan tersangka oleh kepolisian beberapa saat setelah pembunuhan Udin di bulan Agustus 1996. Pada tahun 1997 Pengadilan Negeri Bantul  menyatakan Iwik bebas murni karena  tidak terbukti melakukan pembunuhan. Sejak keputusan itu, kepolisian bukannya segera mencari pembunuh asli Udin tetapi tetap bertahan dan meyakini bahwa Iwiklah pembunuhnya. Kengototan polisi mengakibatkan penanganan perkara berlarut-larut tak kunjung selesai hingga 17 tahun.

Bagi warga Yogyakarta lamanya menemukan pelaku  pembunuhan wartawan Bernas, Fuad M.Syafrudin alias Udin sungguh sangat disesalkan. Tak ada lagi kata yang pas untuk melukiskan kejengkelan, kemarahan, ketaksabaran, dan sekaligus kepedihan warga atas sikap “nggugu karepe dewe” lembaga kepolisian negara. Sudah terlalu banyak masukan diberikan  masyarakat terutama kalangan jurnalis bagaimana menguak perkara ini. Sudah berulang kali digelar diskusi atau dialog antara komunitas jurnalis dengan Polda DIY, namun selalu tidak membuahkan hasil  konkrit, tidak ada kemajuan, karena kepolisian ngotot bahwa Udin dibunuh lantaran berselingkuh dan pembunuhnya adalah Iwik.

Kini, mejawab gugatan Iwik, juga mewakili pergulatan panjang  para jurnalis dan warga masyarakat yang percaya bahwa Udin dibunuh karena berita yang ditulisnya, Pengadilan Negeri Sleman menyatakan Polda DIY melakukan perbuatan melawan hukum sekaligus  tidak menghormati putusan PN Bantul No.16/Pid.B/1997/PN Btl bertanggal 5 Desember 1997. PN Sleman menghukum Polda membayar ganti rugi sebesar Rp16.281.00. Selesaikah? Akankah hukuman itu menggerakkan segenap pimpinan kepolisian DIY  berpikir jernih, terbuka, jujur, sportif dalam mengusut pembunuh Udin?

Menjawab pertanyaan wartawan usai sidang gugatan dalam acara pemeriksaan saksi, pengacara Polda DIY antara lain mengatakan penyelidikan kasus Udin  masih berlanjut. “Hingga kini polisi masih mengumpulkan materi, dan meminta keterangan dari penyidik yang waktu itu melakukan pemeriksaan perkara.” (suaramerdeka.com, 7/5/2014). Lagi-lagi ini pernyataan basi, seperti pernyataan belasan Kapolda DIY yang kini sudah bertugas di tempat lain. Permasalahannya, kepolisian ataupun tim penyidik tidak pernah menyampaikan hasil sidikannya kepada publik. Waktu itu dikatakan, tidak mungkin mengungkap hasil penyidikan ke ranah publik. Cara kerja Polda DIY selama 17 tahun tidak mengalami kemajuan  sedikitpun. Hanya membantah dan membantah, tapi tidak memberikan dasar bantahan berdasarkan hasil kerja.

Perkara Udin yang sudah memasuki tahun ke-18 bukanlah satu-satunya perkara kekerasan di DIY. Juga bukan satu-satunya kekerasan terhadap jurnalis. Ada sejumlah kasus kekerasan yang dibiarkan berlalu oleh kepolisian meski sudah dilaporkan  masyarakat maupun korban. Satu dari dua aksi kekerasan di Sleman di awal  Juni mengakibatkan seorang jurnalis televisi mengalami trauma dan luka-luka, kameranyapun dirampas. Adakah kelanjutan tindakan kepolisian?

Ketua Komisi Nasional Hak-hak Asasi Manusia, Siti Noor Laila di Yogyakarta beberapa waktu lalu mengatakan,  tidak tuntasnya kepolisian menyelesaikan  kasus kekerasan agama atau intoleransi  mengakibatkan  terjadinya peningkatan kekerasan. Peningkatan aksi kekerasan di DIY menyentak perhatian banyak pihak, tidak hanya di wilayah Yogyakarta tetapi juga di tingkat nasional dan internasional. Berbagai media mengabarkan suara-suara keprihatinan atas  peristiwa ini dan berharap para pimpinan pemerintahan DIY terutama kepolisian  mengambil tindakan konkrit.

Merespon berbagai keprihatinan tersebut, sejumlah pimpinan pemerintahan  menyepakati sebuah  MOU penanganan penghentikan aksi kekerasan di DIY (5/6/2014). Kesepakatan ditandatangani Polda DIY, Gubernur HB X, Korem 072 Pamungkas, Kejaksaan Tinggi, dan BIN DIY. Saat itu Kapolda Brigjen Pol Haka Astana mengatakan, konflik kekerasan yang terjadi di DIY tidak bisa diselesaikan sendirian oleh kepolisian. Dikatakan pula bahwa kesepakatan ini sejalan dengan Grand Strategy Polri tahun 2010-2014, membangun kemitraan dengan implementasi terus menerus serta akan selalu dipantau dan dilaporkan secara berjenjang.

Kepolisian sudah sering berdalih tidak bisa melakukan pekerjaannya sendirian. Dalam menangani  pembunuhan Udin, alasan ini juga kerap dimunculkan, polisi membutuhkan bantuan dan informasi dari masyarakat. Namun ketika masukan diberikan oleh komunitas jurnalis, informasi itu tidak digunakan alias diabaikan hingga penyelesaian perkara berlarut-larut selama 17 tahun. Peralihan Grand Strategy Polri dari Trust Building ke Partnership and Networking sebenarnya juga dipertanyakan. Bukanlah lembaga ini belum berhasil mendapatkan kepercayaan publik atas kinerjanya selama ini? Dalam menangani perkara korupsi misalnya, kepolisian tidak memiliki prestasi  bagus, justru menjadi bagian dari permasalahan. Pelayanan kepada masyarakat juga masih terus dipertanyakan dalam hal kemudahan,  kecepatan dan transparansi. Polisi masih meminta sumbangan sukarela bila masyarakat meminta jasa, termasuk surat keterangan kehilangan.

Memasuki masa kritis pemilihan presiden 9 Juli, kerja kepolisian sebagai pengayom masyarakat akan diuji. Polri, seperti halnya TNI, dituntut netralitas dan profesionalisme bekerja mengamankan hajat maha besar ini. Pembiaran  berbagai kekerasan harus segera diakhiri dan dituntaskan penyelesaiannya.

*Lukas S. Ispandriarno, dosen FISIP Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Koordinator Masyarakat Peduli Media (MPM) DIY.

The post Iwik, Udin, dan Kepolisian appeared first on Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Oleh Diyah Hayu Rahmitasari*

Menjelang pemilihan presiden  9 Juli, media semakin disesaki informasi-informasi politik yang bermuatan serupa: “Pilih Saya” atau “Pilih Dia”. Bahkan, tak jarang media turut andil dalam berkampanye, menyatakan secara terang-terangan dukungan mereka atas calon tertentu, tanpa mempedulikan lagi soal objektivitas, netralitas, penghormatan pada frekuensi publik dan sebagainya. Kalau perlu, calon yang didukung harus masuk ke semua acara, yang tidak relevan sekalipun—semisal penyerahan hadiah di sebuah reality show televisi (Santoso, 2014)—hanya karena sang pemilik media mendukung calon presiden tersebut. Dalam logika media sekarang ini, “tekanan ekonomi menjadi pembenaran untuk mengorbankan standar kepentingan, kedalaman, dan keragaman demi pandangan orang-dalam (subjectivity), skandal, kekerasan, seks, invasi wilayah privat dan sensasionalisme” (Keeble, 2001:61).

Tidak hanya pada media elektronik, demam berkampanye politik juga melanda media sosial. Timeline di Facebook dan Twitter ramai dengan status dan kicauan politik. Semua orang seketika menjelma menjadi simpatisan bahkan komentator politik. Pemilu di Indonesia saat ini memang tidak lagi “rahasia” seperti era-era sebelumnya. Alih-alih rahasia, semua orang justru sibuk mengabarkan dukungan mereka dan menunjukkan sikap mereka, melalui foto profil, status, kicauan bahkan tulisan-tulisan di forum opini online. Media sosial memang telah menjadi wadah partisipasi politik yang paling utama dalam Pemilu 2014 ini. Menurut Hearne (2014), “ketika pencalonan presiden oleh PDI-P 14 Maret  (yang) menetapkan Jokowi, Twitter dan Facebook ramai membicarakan hal tersebut. Ada sekitar 8,2 juta pembicaraan di sosial media di Indonesia, dan 6,9 juta di antaranya membicarakan Jokowi.”

Di satu sisi, fenomena ini menegaskan iklim demokratis yang aktif, kritis, terbuka dan membahagiakan, mengingat betapa susahnya bagi kita dulu untuk bebas memilih tanpa perlu menyembunyikan pilihan tersebut. Keterbukaan juga membuat masyarakat memiliki kesempatan berdiskusi dan bertukar pendapat secara cerdas dan bijaksana. Namun, di sisi lain, hal ini juga mengarah pada “perang terbuka” yang menyebabkan banyak media, dan juga pengguna media, tidak mengidahkan etika dan aturan permainan.

Salah satu imbas perang terbuka tersebut adalah maraknya kampanye hitam yang mewarnai persiapan Pemilu. Banyak orang menyanjung kawan dengan cara memojokkan lawan. Isu Suku Agama dan Ras (SARA) diangkat ke dalam poster, mural dan baliho kampanye tanpa pertimbangan nalar dan akal budi. Media juga tidak mencoba meletakkan duduk perkara dari sebuah peristiwa tapi justru memanas-manasi masing-masing pihak yang berselisih paham. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat jumlah pelanggaran yang terjadi pada Pemilu Legislatif 2014 mencapai 3.507 kasus. Dari jumlah tersebut, 209 pelanggaran masuk kategori pidana, sedangkan 3.238 merupakan pelanggaran administratif (Koran Sindo, 17/4/2014). Beberapa pelanggaran bahkan dilakukan  media sendiri, semisal pemihakan secara berlebihan kepada calon presiden tertentu. Media tidak lagi melakukan apa yang disebut Gurevitch dan Blumer (1990:270) sebagai “alat kontrol sosial politik yang dapat memberikan berbagai informasi mengenai penyimpangan yang dilakukan baik oleh pihak pemerintah, swasta, maupun oleh pihak masyarakat dan sebagai tempat berdialog dan sarana untuk menampung berbagai pendapat, pandangan, dan paradigma dari masyarakat yang ingin ikut andil dalam membangun sistem politik yang lebih baik.” Media justru menjadi aktor politik itu sendiri.

Beruntung di tengah hingar bingar politik ini, hadir sebuah event internasional yang mengalihkan sedikit perhatian kita dari Pemilu Presiden yaitu Piala Dunia 2014. Event yang berlangsung di Brasil sejak 13 Juni 2014 ini membuat kita sejenak mengambil jeda dari hiruk pikuk perpolitikan Indonesia. Meski masih berperan (hanya) sebagai penonton, Indonesia memiliki keterikatan psikologis dengan Piala Dunia, mengingat pendukung dan pemain sepak bola di Indonesia yang luar biasa banyak. Bahkan menurut Federation Internationale de Football Association (FIFA) jumlah pemain sepakbola di Indonesia menempati peringkat ke tujuh di dunia baik itu pemain profesional, pemain yunior dan pemain futsal (baik pria dan wanita) (Anggoro, 2012).

Sebenarnya dalam berpolitik, dan dalam memberitakan informasi politik, kita bisa belajar dari sepak bola modern yang saat ini mengacu pada prinsip dasar: respect (hormat). Bentuk sikap respect ini ditunjukkan melalui pernyataan-pernyataan yang ditegaskan dalam jargon FIFA seperti fairplay (pertandingan yang menghormati peraturan) serta anti rasisme (let’s kick racism out of football dan say no to racism).

Dalam sepakbola, jargon ini tidak terhenti menjadi hiasan spanduk semata, tapi benar-benar dipraktikkan di lapangan, setidaknya oleh klub-klub ternama dan penggemarnya di seluruh dunia. Ketika FC Barcelona (Barca) kalah dari Atletico Madrid pada perebutan piala La Liga musim lalu misalnya, kedua kubu menunjukkan sikap respect yang sangat luar biasa. Para pemain dan pendukung Barca tetap bertepuk tangan, menyelamati pemain lawan dan tidak membuat onar meski kalah di kandang sendiri. Begitu pula dengan Atletico Madrid yang tidak kemudian menjadi jumawa dan menyudutkan lawan yang sudah kalah.

Sementara politik di Indonesia masih seperti sepak bola antar kampung yang dipenuhi gelora fanatisme yang tidak masuk akal, di mana menang menjadi suatu keharusan apapun cara yang mesti dilakukan. Kalau perlu, kaki lawan dipatahkan dan dendam terus terbawa hingga pertandingan-pertandingan selanjutnya. Padahal, Anies Baswedan pernah menyebut, “lawan sepak bola adalah kawan berolahraga”. Artinya, jangan sampai kecintaan kita terhadap calon tertentu membuat kita tidak berpikir jernih dan bersikap membabi buta, karena pada dasarnya orang yang berbeda pandangan dengan kita itu adalah kawan kita juga.

Dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip respect tersebut, kampanye politik akan menjadi lebih sehat dan bermartabat. Tidak akan ada lagi kampanye yang isinya hanya menjelek-jelekkan lawan tanpa data. Tidak akan ada lagi komentar-komentar rasis dalam mural dan baliho kampanye yang kita temui di jalanan atau di timeline kita. Kalau FC Barcelona saja bisa dengan legowo menerima kekalahannya dari Atletico Madrid, mengapa kita harus berselisih paham dan sikut sana sikut sini dalam berpolitik? Kalau memang benar kita begitu mencintai sepakbola, mengapa dalam berkampanye politik kita tidak belajar dari sepak bola (yang modern dan mengikuti aturan tentunya)?

* Diyah Hayu Rahmitasari, dosen Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

The post Belajar dari Sepak Bola Modern appeared first on Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Oleh Yohanes Widodo

Pilpres 9 Juli 2014 membuat masyarakat terpolarisasi. Pertentangan kedua kubu begitu sengit, khususnya di ranah Internet. Masing-masing kubu didukung oleh ‘pasukan media sosial’ yang siap bertarung. Praktik tweet-war, perang ‘meme’ maupun komentar-komentar yang mem-bully—menjelekkan atau menjatuhkan—lawan mewarnai situasi perang itu.

Kehadiran media sosial dalam konteks pemilihan presiden kali ini menjadi penting karena saat inilah puncak penggunaan media sosial dalam peristiwa Pemilu. Kaum cyber-optimist melihat Internet adalah democratic space yang bisa membuka ruang demokrasi partisipatoris. Internet mampu (1) menyediakan ruang dan waktu bagi publik untuk berkomunikasi tanpa batas (space-time liberty), (2) menyebarluaskan berita, informasi, maupun gagasan secara mandiri (sharing liberty), serta (3) membuka akses bagi orang-orang dengan keterbatasan ekonomi (access liberty) (Unwin, 2000).

Sebaliknya, kaum cyber-pessimist melihat ‘the dark side‘: Internet bisa ‘menggembosi’ demokrasi. Ini terkait penggunaan Internet secara negatif atau untuk tujuan negatif, antara lain untuk menyerang atau ‘mem-bully’ lawan, menyebarkan fitnah, menyerang reputasi seseorang, menyebarkan sikap permusuhan, dan lain-lain.

Cyberbullying

Di Internet dan media sosial, kita bisa menemukan meme berupa foto/gambar/komik mengenai capres maupun cawapres yang ditambahi tulisan atau dimodifikasi dengan menambahkan talking bubble. Meme atau gambar seperti itu bisa jadi untuk sekadar lucu-lucuan atau memang ditujukan untuk menjatuhkan atau merusak reputasi capres atau cawapres tertentu (smear campaign). Tak sedikit dari kita kemudian menyebarluaskannya secara viral melalui media sosial, akun BBM, dan lain-lain. Ketika kita melakukannya, secara tak sadar kita sudah berada dalam lingkaran bernama cyberbullying.

Dibandingkan bullying, istilah cyberbullying mungkin belum terlalu sering terdengar di telinga kita. Bullying seringkali diidentikkan dengan perilaku siswa-siswi di sekolah yang melakukan tindakan kekerasan kepada siswa-siswi lain. Bullying biasanya dilakukan oleh pihak yang memiliki ‘status’ lebih tinggi kepada mereka yang ‘statusnya’ lebih rendah (Ardhiati, 2014).

Cyberbullying—juga dikenal sebagai Bullying 2.0 atau kekejaman sosial secara online—adalah tindakan bullying dengan medium Internet (e-mail, pesan singkat, chat room, Web site, situs game online, pesan digital) atau gambar-gambar yang dikirimkan melalui telepon seluler (Kowalski, Limber, & Agatston, 2012).  Di ranah politik, juga dikenal istilah political cyberbully.

Nancy Willard, seorang pengacara yang sekaligus merupakan Direktur dari Center for Safe and Responsible Internet Use di Amerika (Ardhiati, 2014) mengategorikan sembilan perilaku yang tergolong sebagai cyberbullying, yaitu: (1) Flaming yakni celaan, cercaan, atau hinaan kepada satu sama lain. Misalnya, twitwar di Twitter. (2) Harassment yakni kata-kata atau tindakan yang bersifat memalukan, melecehkan, bahkan kadang membahayakan. Misalnya, menciptakan akun palsu yang anonim, kemudian membombardir pemilik akun yang menjadi sasaran dengan kalimat-kalimat atau ilustrasi yang menghina, menggunakan akun tersebut, misalnya.

(3) Denigration yakni informasi mengenai seseorang yang bersifat menghina dan tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan nyatanya. Informasi ini bisa dipampangkan di website, atau disebarkan kepada orang lain melalui e-mail, instant messaging, dan media-media lainnya. (4) Impersonation yakni ‘mencuri’ atau ‘membajak’ akun milik seseorang dan menyampaikan informasi-informasi yang tidak benar. (5) Outing and Trickery yakni membujuk seseorang untuk membagikan informasi mengenai diri mereka yang sifatnya pribadi, kemudian menyebarluaskan informasi itu kepada pihak lain secara luas.

(6) Exclusion/Ostracism yakni tindakan  meng-unfriend, unshared, atau memutuskan hubungan dari media (sosial), di mana awalnya kedua pihak ini saling berhubungan/berteman. (7) Cyberstalking yakni tindakan menguntit seseorang secara berulang dan melakukan komunikasi yang bersifat mengganggu dan mengancam, khususnya jika disertai dengan niatan untuk menakuti bahwa akan terjadi hal-hal yang membahayakan dirinya atau orang-orang lain di sekelilingnya. (8) Video Recording of Assaults/Happy Slapping and Hopping yakni merekam perilaku seseorang yang bersifat memalukan dan mengunggahnya ke internet sehingga memungkinkan banyak pihak untuk dapat menonton dan mengomentari video tersebut. (9) Sexting yakni mengirimkan atau mem-posting foto atau video telanjang atau setengah telanjang kepada seseorang, yang bertujuan untuk mengganggu atau mempermalukannya.

Sejumlah penelitian membuktikan bahwa para korban akan merasa rendah diri, mengalami kecemasan sosial, konsentrasi yang menurun, perasaan terasing, bahkan pada tahap yang ekstrem, dapat mengakibatkan depresi dan (keinginan) bunuh diri (Ardhiati, 2014). Salah satu kasus yang mencuat di Jogja adalah berita kematian tragis Yoga Cahyadi alias Bobby Kebo, 23 Mei 2013. Yang menjadi highlight adalah caci-maki di media sosial yang membuat Kebo memutuskan untuk bunuh diri (http://killtheblog.com/2013/05/29).

Problem dan Pendekatan

Mengapa praktik cyberbullying kian merajalela di masa kampanye Pilpres 2014 ini? Radhar Pancana Dahana dalam tulisannya di Kompas (25/03/2006) menyatakan, tampaknya kekerasan adalah bagian tak terpisahkan dari hidup kita. Radhar juga menulis, yang terjadi adalah sebuah proses internalisasi kekerasan, fisik dan psikis, virtual dan imajinatif, ke dalam diri anak-anak kita secara intens hampir tiada henti (Kompas, 30/05/2014). Dengan demikian, fenomena cyberbullying bisa jadi merupakan perpanjangan dari bullying secara offline.

Kedua, dampak media terutama televisi yang cenderung menampilkan pemberitaan pilpres yang bernada permusuhan, argumentarif, dan agresif. Di era Web 2.0 dan budaya partisipatif ini, tak heran jika masyarakat umum merasa perlu terlibat dalam perilaku tersebut. Ini didukung dengan karakteristik Internet yang memungkinkan pelaku tampil secara anonim, sehingga mereka bisa aman dan merasa bebas dari jerat hukum ketika melakukan praktik cyberbullying.

Ketiga, menurut Hardaker (2010), manusia cenderung mencari hiburan dalam konflik, misalnya dalam bentuk olah raga berisiko, film action, games computer, atau agresivitas bahasa melalui program televisi. Jika selama ini mereka hanya melihat simulasi kekerasan atau konflik maka dengan proteksi anonimitas, pengguna Internet dapat menyerang orang lain secara nyata dengan risiko kecil. Dengan kondisi itu maka perilaku negatif dan cyberbullying mendapatkan tempatnya. Ketika melihat konflik politik di media, mereka cenderung berpartisipasi.

Untuk mengatasi fenomena cyberbullying, dibutuhkan sebuah pendekatan budaya yakni bagaimana membangun interaksi antarwarga—secara face-to-face maupun online—bisa dilakukan secara beradab, cerdas, dan arif. Semua pihak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama harus ambil bagian dalam gerakan ini. Dalam konteks pilpres inilah, kecerdasan, keadaban dan kearifan penggunaan media sosial oleh publik diuji.

Media sosial adalah medium yang baik untuk mempromosikan komunikasi yang baik dan konstruktif. Tantangan bagi pengguna media sosial—yakni mereka kaum kelas menengah yang memiliki pengaruh sosial yang kuat—adalah bagaimana membangun perilaku yang baik di ranah Internet dan media sosial.

Capres, cawapres, dan politisi harus mengambil peran utama dalam hal ini. Jika tidak, jangan menyesal jika suatu saat Internet dan media sosial menggembosi dan menggerogoti demokrasi kita.

* Yohanes Widodo, dosen FISIP Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

The post Cyberbullying dan Pilpres 2014 appeared first on Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Bernas Jogja, Selasa 3 Juni 2014

Oleh Ike Devi Sulistyaningtyas

Tulisan ini diawali dengan judul yang penuh keraguan-raguan. Hal tersebut  ditunjukkan dengan menempatkan kata “masih”  di antara tanda kurung buka dan tutup. Ragu-ragu, apakah Pancasila masih  sakti sebagaimana dimaksudkan oleh para perumusnya dahulu. Sakti mengandung makn kedigdayaan, kekuatan dan kemampuan yang tidak terkalahkan. Itulah cita-cita perumus Pancasila yang tertuang dalam sila-silanya.

Tanggal 1 Juni  menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk kembali berefleksi di mana sebenarnya Pancasila ditempatkan. Jika benar Pancasila menjadi kesaktian bangsa ini, mengapa kekerasan, korupsi, ketidakadilan dan kesewenang-wenangan masih merajalela? Tengok saja kejadian yang baru terjadi di Yogyakarta. Kekerasan yang menimpa seorang direktur penerbitan dalam kegiatan keagamaan yang dilakukan di rumahnya menjadi penanda hilangnya kesaktian Pancasila. Belum lagi jika dirangkai dengan peristiwa kekerasan lainnya , seperti penghentian paksa pemakaian Gua Maria di Gedangsari, penembakan tahanan di Lapas Cebongan, perusakan makam cucu HB VI, penembakan sipir LP Wirogunan, penganiayaan, dan masih banyak lagi. Sepertinya tidak akan habis catatan mengenai aksi-aksi yang mencederai rasa aman masyarakat.

Keadaan yang membelit rasa tidak aman  makin memperburuk fase pertumbuhan bangsa ini. Setiap jiwa tanpa sadar mulai mengkhianati sila demi sila yang menjadi dasar kewarasan bangsa ini. Akhirnya, tak urung tibalah kita pada episode melankolis penuh kemurungan dan kemeratapan. Masyarakat selalu dihantui dengan ketakutan dan kesedihan tanpa pernah tahu bagaimana jalan keluarnya.

Pancasila tentu dilahirkan bukan untuk menjerumuskan kita pada fase kesedihan, namun justru menghidupkan karakter yang sungguh bersahaja. Jika saja kita bisa kembali memutar jarum jam dan melihat bagaimana para perumus Pancasila begitu berkobar dan bersemangat menuangkan segenap ide brilian demi tercapainya bangsa yang berkarakter, maka kita akan memiliki empati terhadap sejarah pengorbanan kelahiran pancasila. Persis seperti seorang ibu yang berjuang melahirkan sang bayi dari rahimnya dengan penuh kesucian.

Pancasila Harus Dijiwai Sejak Dini

Frekuensi tingginya tindakan yang meresahkan masyarakat, memanggil kita  menyoal tentang bagaimana Pancasila dijiwai  segenap individu di negara ini. Nilai-nilai Pancasila yang tertuang dalam kelima silanya seyogyanya menjadi parameter dalam berperilaku. Proses internalisasi sila-sila tersebut tidak dapat dilakukan seperti sulap yang mengutamakan rumusan kata-kata magis. Namun harus dilalui sebagai sebuah proses yang terus menerus diejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekalipun manusia hidup bermetamorfosis, namun pada setiap fasenya harus tetap dinaungi roh Pancasila sehingga menjadi karakter yang kuat.

Karakter adalah watak yang didasari pada perilaku tertentu yang ditanamkan atau dipelajari. Proses penanaman dan mempelajari dibuat sedemikian rupa agar menjadi corak sejak individu kecil hingga dewasa. Sekalipun pendidikan di negara ini masih menorehkan ironi, namun semangat menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai roh dalam perilaku kita tidak boleh surut.

Pancasila selama ini masih diletakkan dalam konteks knowing (diketahui), bukan sebagai dasar berpikir kritis, analitis dan komprehensif. Pada akhirnya nilai-nilai Pancasila dalam berbagai ranah termasuk kancah pendidikan formal, hanya menjadi proses transfer pengetahuan  yang membosankan. Padahal Pancasila dapat dikenalkan dengan cara-cara yang sangat sederhana.

Menanamkan nilai pada sila Ketuhanan yang Maha Esa tidak hanya memberikan wacana tentang jumlah dan nama agama di Indonesia, namun justru menekankan bagaimana nilai-nilai yang diajarkan  Tuhan pada agama manapun itulah yang harus diwujudkan dalam bentuk konkrit. Ungkapan syukur kepada Yang Esa dapat dikenalkan melalui lagu ataupun dongeng tanpa label agama. Selanjutnya, sejak dini pula dikenalkan beragam kekayaan agama agar tidak muncul fanatisme dan sinisme terhadap agama lain.

Sila kedua dapat ditanamkan dalam kepedulian terhadap sesama yang sedang mengalami kesedihan. Bagaimana di usia yang sangat dini, kita mengenalkan rasa empati terhadap kesulitan-kesulitan orang lain dengan turut ambil bagian dalam mengulurkan bantuan baik moril maupun materiil.

Keberagaman  masyarakat merupakan miniatur dari nilai yang dituangkan dalam sila ketiga. Perbedaan pada masyarakat dieksplorasi menjadi kekayaan yang harus dihargai dengan menuangkannya dalam bentuk pentas seni atau pameran budaya di level pendidikan dasar hingga menengah. Dengan demikian keunikan menjadi kekhasan yang dibanggakan, bukan lagi diperdebatkan.

Peran aktif anak dalam proses pengambilan keputusan di tengah keluarga, menjadi landasan pengamalan sila keempat. Dengan demikian seluruh insan dalam keluarga belajar bagaimana menghargai pendapat orang lain dan bertanggungjawab melaksanakan keputusan yang telah disepakati bersama.

Sementara sila kelima dapat ditanamkan dengan memberikan penghargaan dan kesempatan bagi segenap individu dalam setiap aktivitas tanpa memandang latar belakang status sosial atau kehidupannya. Hal ini memberikan wawasan tentang berkeadilan tanpa memandang perbedaan.

Perspektif, metode dan cara sebagaimana dituangkan dalam paparan sederhana di atas, sebenarnya adalah catatan kecil bagaimana mendapatkan makna Pancasila yang bukan hanya sekedar menghafalkan sila-silanya. Pancasila harus disinergikan dengan konteks kekinian dan tantangan problem masa depan yang makin beragam, dengan terobosan model penanaman nilai-nilai yang lebih luwes, lebih populer dan menarik untuk diejawantahkan.

Mengembalikan Kesaktian Pancasila

Belasan tahun sejak nafas reformasi dihembuskan, belum juga dapat dirasakan roh Pancasila yang menjadi kekuatan dasar dalam menyusun Indonesia yang sedang membenahi diri dari kerapuhannya. Dengan kata lain ketidakmampuan kita memecahkan banyak problem di negara ini disebabkan karena belum mampunya kita merawat warisan terbaik para pendahulu. Pancasila sebagai warisan sekaligus karakter bangsa dibiarkan mengalami pengabaian.

Sebagai warisan yang digali dan dirumuskan bersama, Pancasila diyakini sebagai bintang pemimpin, dasar falsafah dan alat pemersatu, sebagaimana pernah disampaikan Bung Karno (Widodo, 2012). Pancasila harus dikembalikan sebagai ideologi yang terbuka dan dapat dikembangkan seturut kemajuan jaman sebagai wacana ilmiah. Pancasila adalah jati diri bangsa Indonesia, bukan alat untuk mendoktrin warga negara dengan berbagai bentuk keseragaman. Selain itu Pancasila harus dibebaskan dari legitimasi kekuasaan kelompok tertentu  yang dipakai demi menekan kelompok lain. Pada saat Pancasila dikembalikan pada entitasnya sebagai dasar perikehidupan dan pemersatu bangsa, maka jaminan 100% bagi kembalinya kesaktian Pancasila akan menjadi nyata.   Pada saat inilah Pancasila kembali menjadi pedoman dalam berperilaku, memupuk rasa nasionalisme, menguatkan rasa sadar tentang kemajemukan bangsa, dapat bersikap inklusif dan humanis, serta membangun sikap cinta tanah air. Oleh karena itu keragu-raguan mengenai kesaktian Pancasila sebagaimana tertuang di awal tulisan ini, pada akhirnya akan  diurai oleh jawaban sederhana yang akan menjadi sebuah kepastian dan keyakinan. Jawaban berawal manakala  setiap insan di negara ini  memiliki kemauan mengamalkan nilai-nilai luhur bangsanya yang terkandung dalam Pancasila. Inilah kesaktian Pancasila!

*Ike Devi Sulistyaningtyas, M.Si, dosen Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

The post Menyoal Pancasila (Masih) Sakti appeared first on Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.