Akankah Yogyakarta Selalu Berhati Nyaman?


Oleh: Lucinda

Bernas Jogja, Selasa 27 Desember 2011

Seperti pada liburan akhir tahun beberap waktu  lalu, kecuali tahun 2010 lalu ketika terjadi erupsi Gunung Merapi,  Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini sudah dipenuhi  wisatawan nusantara dan mancanegara. Bis pariwisata dan mobil pribadi dari berbagai daerah memadati berbagai ruas jalan utama dan kawasan wisata. Sebagai salah satu destinasi utama pariwisata di Indonesia, Yogyakarta memiliki “magnet” yang kuat untuk menarik orang-orang berkunjung ke daerah ini.

Daya tarik Yogyakarta tidak hanya karena obyek-obyek wisatanya, namun juga karena suasana kehidupan dan budaya masyarakat yang seolah-olah “menyihir” orang luar daerah untuk datang kembali bahkan menetap permanen di daerah ini. DIY menjadi daerah yang begitu nyaman untuk ditinggali sehingga slogan  Yogyakarta Berhati Nyaman begitu tepat, tidak hanya untuk Kota Yogyakarta sebagai ibukota provinsi.

Selain memiliki banyak obyek wisata, ada beberapa alasan lain mengapa DIY begitu menarik untuk didatangi dan didiami. Nuansa budaya Jawa yang ramah dan toleran menjadi magnet kuat bagi orang-orang yang senang menikmati kehidupan tenang dan nyaman. Suasana yang memberikan ketenangan emosional inilah mungkin yang menjadikan DIY memiliki angka harapan hidup  tertinggi (73,16 tahun)  di Indonesia pada tahun 2009 (Kompas, 21/11/2011). Alasan lain, Yogyakarta sudah lama dikenal sebagai pusat pendidikan, ada sekitar 130 institusi perguruan tinggi di DIY, negeri, swasta,  kedinasan yang menarik perhatian calon siswa dan calon mahasiswa.  Institusi pendidikan dari sekolah dasar sampai atas juga berlimpah jumlahnya. Ketersediaan fasilitas pendidikan inilah yang membuat penduduk DIY dan luar DIY tidak mengalami kesulitan dalam menempuh pendidikan. Fakta ini diperkuat dengan data  Badan Pusat Statistik  2009 yang menunjukkan bahwa lama sekolah rata-rata penduduk Indonesia hanya 7,72 tahun atau hanya setingkat SMP, sementara di Yogyakarta  11-12 tahun (Kompas, 21/11/2011).

DIY Semakin Padat
Kenyamanan yang menarik banyak orang untuk tinggal mulai membuat wilayah ini semakin padat. Bahkan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam acara Pengukuhan Pengurus Koalisi Kependudukan Provinsi DIY  21 Desember 2011 lalu  menyatakan kegelisahan dan kekhawatirannya terhadap laju pertumbuhan penduduk ini. Menurut prediksi Sri Sultan, populasi penduduk akan mencapai 7 juta jiwa pada tahun 2025 atau dua kali lipat dari jumlah penduduk saat ini yang berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010 berjumlah sekitar 3,5 juta jiwa (KR, 22/12/2011). Dengan luas wilayah yang hanya 3.185,80 km2, DIY memiliki kepadatan penduduk 1.084 jiwa per km2 pada tahun 2010. Saat ini kepadatan penduduknya  cukup tinggi sehingga bila prediksi Sri Sultan benar-benar terjadi, kepadatan penduduk  tahun 2025 akan sangat mengkhawatirkan.

Menurut Sri Sultan, salah satu penyebab pesatnya pertumbuhan penduduk adalah kurang maksimalnya kinerja dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam mengendalikan jumlah penduduk. Namun tampaknya faktor lain juga memberikan kontribusi besar, baik yang bersifat sementara maupun permanen. Meskipun saat ini belum ada data statistik yang pasti tentang jumlah penduduk pendatang, namun fenomena yang terjadi setiap tahun menunjukkan bahwa penduduk pendatang semakin meningkat. Setiap tahun kita  menyaksikan bagaimana Yogyakarta semakin ramai dan lalu lintas di berbagai jalan-jalan utama semakin macet. Jumlah kendaraan bermotor dari berbagai daerah di Indonesia, terutama sepeda motor, semakin banyak. Pada jam-jam tertentu seperti jam pulang sekolah dan jam pulang kantor, ruas jalan utama di Yogyakarta macet, sesuatu yang belum kita temukan lima tahun lalu.

Dampak Pertumbuhan Penduduk
Salah satu dampak padatnya penduduk adalah kemacetan di mana-mana karena bertambah pula penduduk yang menggunakan kendaraan bermotor. Dengan ruas jalan yang terbatas, kemacetan mulai menjadi santapan sehari-hari. Jalan-jalan menjadi cepat rusak akibat daya tampung yang melebihi batas. Bertambahnya jumlah kendaraan bermotor juga menyebabkan semakin menurunnya kualitas udara akibat asap knalpot yang menimbulkan polusi.

Dampak lainnya adalah DIY mulai kehilangan lahan-lahan produktif seperti tanah-tanah pertanian dan atau kawasan resapan air yang beralih fungsi menjadi kawasan pemukiman penduduk. Setiap tahun penduduk DIY menyaksikan pembangunan berbagai kawasan perumahan, dari rumah susun sederhana di kawasan Kali Code sampai real estate mewah di mana-mana. Perkembangan pesat kawasan pemukiman menyebabkan harga tanah menjadi sangat tinggi. Sedangkan dampak panjang dari peralihan fungsi lahan  adalah tekanan lingkungan yang akan merugikan penduduk, misalnya krisis pangan dan air bersih.

Dampak lain adalah krisis energi. Dengan semakin banyaknya penduduk seiring dengan pertambahan perumahan, kebutuhan energi seperti listrik juga meningkat. Walaupun tidak ada kejelasan mengapa akhir-akhir ini seringkali terjadi pemadaman listrik di berbagai wilayah di DIY, hal ini bisa menjadi indikasi bahwa wilayah ini mulai mengalami masalah dengan energi listrik. Bila pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan ketersediaan energi memadai, kehidupan  masyarakat akan terganggu.

Walaupun DIY memiliki layanan pendidikan yang sangat memadai dan layanan kesehatan yang cukup, lonjakan penduduk yang tidak terkendali akan menjadi ancaman serius terhadap dua layanan publik ini. Ketidakmampuan pelayanan dalam dua sektor ini akan dapat mempengaruhi penurunan kualitas manusia. Pertumbuhan penduduk tinggi dengan kualitas masyarakat rendah akan menjadi beban besar dalam proses pembangunan di kemudian hari.

Pertumbuhan penduduk yang pesat juga menuntut ketersediaan lapangan kerja yang memadai. Bila lapangan pekerjaan tidak cukup, ditambah dengan kualitas manusia yang rendah akibat kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak, kemungkinan munculnya pengangguran yang bermuara pada kejahatan kriminal menjadi sangat besar. Padahal selama ini DIY termasuk wilayah dengan tingkat keamanan yang baik.

Pada saat kekhawatiran-kekhawatiran di atas terjadi, Yogyakarta tidak akan terasa nyaman lagi untuk didiami. Maka  wajar  bila Sri Sultan Hamengku Buwono X begitu gelisah menyaksikan pertumbuhan pesat penduduk. Sebagai upaya menekan laju pertumbuhan penduduk, Sri Sultan meminta Koalisi Kependudukan Provinsi  melakukan perencanaan pembangunan kependudukan yang mampu mengendalikan pertumbuhannya. Masing-masing pemerintah kabupaten dan kota juga perlu memikirkan dengan seksama Tata Ruang Kota atau Wilayah di daerah mereka dan menerapkan kebijakan yang tegas tentang alih fungsi lahan yang dapat mempengaruhi kualitas kehidupan manusia.

Selain itu, sebagai penduduk DIY, kita juga dapat melakukan hal sederhana dengan hidup sehat, hemat dalam penggunaan energi dan air, melakukan penghijauan, tidak merusak alam sekitar, dan sebagainya. Namun semua ini harus dilakukan secara bersama-sama sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi. Hal ini senada dengan pendapat Emile Durkheim tentang moral or dynamic density bahwa kepadatan penduduk dapat diatasi dengan meningkatkan interaksi antar penduduk yang dilakukan terus menerus, tidak hanya menciptakan pembagian kerja. Dalam moral density, Durkheim mengatakan bahwa siapa pun, termasuk pejabat dan lembaga pemerintah dan masyarakat harus berada dalam kontak terdekat, sehingga semua menyadari saling ketergantungan satu sama lain, dan juga untuk menciptakan regulasi moral yang bertindak sebagai perekat sosial untuk integrasi sosial (Marshall, 1994: 136-137). Bila tidak dilakukan, kepadatan penduduk akan mengakibatkan berbagai masalah sosial.

Semoga dengan melakukan hal-hal seperti di atas, DIY tetap menjadi tempat ternyaman untuk hidup secara berkualitas.***

Lucinda, Dosen Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta